LEGAL ANALYSIS OF THE DETERMINATION OF THE SUSPECT BY THE KPK AFTER IT WAS DECLARED LEGITIMATE IN A PRE-TRIAL DECISION IN INDONESIA
Main Article Content
Roland Sahat Uli Banjarnahor
Ismaidar
Pretrial is something institution For test validity a case process criminal before case the reached the stage inspection principal case in court , related with determination of suspect status follow criminal often there are pros and cons from various party , determination of suspect status is authority from investigator , as has been outlined in the Criminal Procedure Code. Move on from determination of suspect status by regulated investigators through the Criminal Procedure Code, then task The determination of suspect status is also up to the investigator Commission Eradication Corruption (KPK) which is firm has arranged in Corruption Eradication Commission Law , throughout No arranged in the Corruption Eradication Committee Law and Law Eradication Act Criminal Corruption , then return to existing rules in the Criminal Procedure Code. Article 1 point 14 of the Criminal Procedure Code formulates that “ Suspect is someone who because his actions or the situation , based on proof At first , it's appropriate allegedly as perpetrator follow criminal ." While in Law Eradication Act Criminal Corruption and the Corruption Eradication Committee Law are not There is none article that explains about determination suspect . Furthermore when speak about How the authority of the Corruption Eradication Committee in matter determine suspect status follow criminal corruption so matter This No regardless from Pretrial as one of the possible efforts taken For straighten up law and protect rights suspect in level investigation and prosecution .
Hartono, Riduan Syahrani, Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana, (Bandung: Alumni Press,2010),
Muntaha, “Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Mimbar Hukum, Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017,
Eddy OS Hiariej, Hukum Acara Pidana, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015).
Bambang Poernomo, Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP, (Yogyakarta: Liberty, 1982),
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
N. Wanda Rara Farezha, Edy Rifa’I, Gunawan Jatmiko, Abstrak Analisis Putusan Hakim Praperadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2016/PN Tjk),
Vide putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014.
PERMA No.4 Tahun 2016 pada Pasal 2 ayat (3): Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Hal tersebut senada dengan pandangan
M.Rijal Bidkum Polda Sultra hasil wawancara tanggal 4 Agustus 2017 Dalam penelitian ini penulis fokuskan pada satu objek praperadilan yakni sah tidaknya penetapan tersangka agar kajian dalam penelitian ini tidak terlalu meluas Vide Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2016
Baca artikel detiknews, "Ini Pertimbangan Hakim Kabulkan Gugatan Praperadilan Eddy Hiariej" selengkapnya
